Oleh : Dr.Arfa’i, SH.MH.
PEEERKEMBANGAN yang sangat menarik untuk kita simak dewasa ini adalah hiruk-pikuknya perpolitikan di Provinsi Jambi dalam rangka pemilihan Gubernur yang akan dilakukan dalam tahun 2024 ini.
Semua pihak yang mempunyai hajatan untuk ikut serta dalam pemilihan Gubernur sudah mengambil langkah-langkah guna memperkenalkan diri kepada masyarakat.
Sebut saja ada nama yang telah mendapatkan rekomendasi partai politik dan telah melakukan kegiatan kegiatan politik yang menunjukkan adanya kegiatan demokrasi guna mengantarkan pada pelaksanaan pemilihan Gubernur nantinya.
Namun ada yang lebih menarik untuk ditelaah adalah daya Tarik generasi Z yakni yang lahir tahun 1997-2012 atau saat ini berumur produktif pemilik hak pilih 17-26 tahun. Generasi ini jika dilihat umurnya adalah dominan pelajar dan mahasiswa.
Mahasiswa dalam pilkada
Nuansa demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari sebagai wujud nyata dari Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Pada konteks ini suatu demokrasi akan berjalan dengan baik jika melibatkan beberapa unsur yaitu pertama, elit politik yaitu kandidat calon kepala daerah, kedua, rakyat sebagai pihak yang akan memilih calon kepala daerah dan ketiga, elemen yang tidak terlibat dalam kedua unsur tersebut yaitu Perguruan Tinggi, LSM dan lain-lain. Ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya saling berkaitan dan ketergatungan tetapi bersifat tidak mengikat.
Dalam hal ini sangat diperlukan pola pikir dari semua pihak terutama elit politik untuk tidak mengikat unsur lain dalam pemilihan Gubernur. Antara elit politik dan masyarakat adalah dua hal yang saling berhubungan guna mewujudkan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sementara itu Perguruan tinggi yang terdiri dari akademisi dan mahasiswa dan LSM adalah pihak yang melakukan pendampingan dan pengawasan atas pelaksanaan jalannya pemilihan Gubernur dan jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Salah satu unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur yang mempunyai peranan penting guna terwujudnya pemerintahan yang baik dalam nuansa demokrasi adalah mahasiswa. Posisi mahasiswa dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur pada posisi dualisme yaitu pertama mahasiswa sebagai masyarakat biasa yang mempunyai peran penting menentukan pemimpin yang akan menduduki jabatan Gubernur. Kedua, mahasiswa sebagai bagian dari perguruan tingggi yang mempunyai peran dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan perjalanan pemerintahan setelah pemilihan Gubernur.
Dalam perkembangan dewasa ini mahasiswa masih dibutuhkan sebagai kekuatan utama dalam kehidupan kenegaraan termasuk di daerah. Hal ini bukan hanya terjadi di Negara Indonesia tetapi juga di Negara-negara dunia ketiga lainnya. Pengamatan bahwa mahasiswa di Negara-negara dunia ke tiga, selalu dan tetap merupakan sebuah kekuatan politik yang utama. Mahasiswa tidak hanya merupakan sebuah kekuatan di kampus, tetapi mereka memiliki kekuatan potensial yang nyata untuk mendorong perubahan politik. Altbach (1979).
Realita mahasiswa dalam Pilkada
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di hampir setiap daerah, mahasiswa adalah pihak yang sangat dibutuhkan oleh seorang kandidat kepala daerah. Sebagai dasar pemikirannya tidak sedikit calon kepala daerah ataupun timselnya yang berasal dari organisasi yang sama dengan mahasiswa sehingga telah terbangun hubungan secara emosional, begitu juga kandidat-kandidat Gubernur.
Di provinsi Jambi misalnya Calon Gubernur Al Haris telah membentuk penggerak Milenial yang dominan berasal dari alumni organisasi kemahasiswaan yang memiliki keterikatan dengan juniornya yang masih aktif sebagai mahasiswa.
Dalam hal ini mahasiswa lebih diposisikan sebagai pihak yang sangat sentral bagi seorang calon kepala daerah. Dalam satu sisi, jika pada pemilihan Kepala Daerah termasuk Gubernur seorang kandidat Gubernur telah mendapat dukungan dari mahasiswa, maka akan terbentuk hubungan kerja sama guna mengantarkan seorang calon kepala daerah mendapatkan jabatannya.
Hal tersebut akan mempengaruhi posisi seorang kepala daerah dalam memimpin pemerintahannya nanti. Lebih luas lagi, jika hal tersebut terjadi maka dapat menghilangkan daya control dari mahasiswa terhadap Gubernur, sehingga mahasiswa tidak lagi berperan secara maksimal sebagai unsur pengontrol jalannya pemerintahan daerah Provinsi Jambi.
Dengan demikian, untuk mendukung pelaksanaan demokrasi dalam proses demokrasi yaitu pemilihan Gubernur jambi dan jalannya pemerintahan Provinsi jambi setelah proses demokrasi tersebut sangat dibutuhkan netralitas mahasiswa baik secara personal maupun secara organisasi.
Hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep good governance yaitu pemerintahan yang didasari prinsip partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, adanya penegakan hukum, adanya transparansi, yang didasari oleh resposiveness, consensus orientation, equality, efektivitas dan efisiensi, akuntabel serta visi strategis.
Hal tersebut akan mengantarkan tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia terutama perlindungan, kesejahteraan dan kecerdasan serta keadilan sosial dalam masyarakat Provinsi Jambi.
Idealnya
Idealnya pada saat pemilihan Gubernur Jambi para elit politik dan Timsesnya harus meletakkan posisi mahasiswa sebagai unsur bagian dari perguruan tinggi bukan pada unsur masyarakat.
Sebaliknya mahasiswa juga harus menyadari bahwa posisi mereka tidak hanya sebagai masyarakat saja tetapi lebih menekankan pada posisi sebagai bagian dari perguruan tinggi. Hal tersebut akan memberikan peluang besar bagi mahasiswa dalam melaksanakan fungsinya sebagai control social dan social change di Provinsi Jambi.
Dr.Arfa’i, SH.MH.
Dosen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Unja dan
