Jakarta, Sumateradaily.com- Menyusun RAPBN 2025 di tengah ketidakpastian global, pemerintah dan Banggar DPR berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi tantangan masa depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, kebijakan fiskal yang kuat adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045.
Perkembangan dinamika global kini masih diselimuti ketidakpastian. Mencermati kondisi itu termasuk dinamika di domestik, wajar bila pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR cukup berhati-hati ketika menyepakati asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
Pasalnya, nota keuangan dan RAPBN Tahun 2025, sama seperti nota keuangan sebelumnya, memang didesain dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan, termasuk menuju Indonesia Emas 2045.
Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.
“Kebijakan fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Tak dipungkiri, tahun ini merupakan tahun terakhir Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pasalnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik 20 Oktober, hasil Pemilu 2024.
Menkeu pun menceritakan perjalanan dirinya dalam mengelola fiskal negara, terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Sri Mulyani mengakui, pemerintah berhasil mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti.
Pada periode tersebut, eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang menimbulkan fragmentasi global dan disrupsi rantai pasok. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim mengancam kemanusiaan serta menimbulkan dampak ekonomi yang besar.
Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global. Di tengah berbagai guncangan tersebut, pemerintah melalui instrumen fiskal dan berbagai strategi kebijakan mampu menopang kinerja perekonomian Indonesia, termasuk antisipatif untuk mengatasi tantangan jangka panjang.
Terbukti, lima tahun sebelum Covid-19, ekonomi Indonesia rata-rata mampu tumbuh 5,0 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi global di 3,4 persen.
Kebijakan Responsif
Pada masa pandemi, dengan kolaborasi kebijakan yang responsif, Indonesia mampu pulih lebih cepat, dari kontraksi pertumbuhan ekonomi -2,1 persen pada 2020 menjadi tumbuh positif sebesar 3,7 persen pada 2021. Dalam dua tahun terakhir, ekonomi Indonesia tetap kuat, selalu tumbuh di atas 5,0 persen.
Khusus tahun anggaran 2025, pemerintah dan Badan Anggaran DPR baru saja menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga turut hadir di kesempatan Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 di Jakarta pada Kamis (4/7/2024).
Selain Sri Mulyani, hadir pula dalam rapat tersebut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kesepakatan pemerintah dan Banggar tertuang dalam Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025 bahwa kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2025 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,1–5,5 persen dan laju inflasi 1,5–3,5 persen.
Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,1 persen–5,5 persen pada 2025 atau tahun pertama pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.
Berikutnya, nilai tukar rupiah Rp15.300–15.900 per USD dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9–7,2 persen. Selain itu, disepakati harga minyak mentah Indonesia USD75–85 per barel, lifting minyak bumi 580.000–605.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1.003–1.047 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara itu, sasaran dan indikator pembangunan pada 2025 yang diusulkan Pemerintah dan kemudian disepakati adalah tingkat kemiskinan 7–8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen.
Selain itu, pemerintah dan Banggar juga menyepakati rasio gini 0,379–0,382, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5–5 persen. Selanjutnya, indeks modal manusia 0,56, nilai tukar petani 115–120, dan nilai tukar nelayan 105–108.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan penjelasan dan catatan dari rapat kerja akan sangat berguna bagi Pemerintah untuk menyusun RAPBN 2025 dengan mengoptimalkan seluruh laporan Panja agar tetap harmonis dan konsisten.
“Kami akan bekerja keras dan terus berkomunikasi agar RAPBN 2025 tetap bisa menjawab tantangan pembangunan sembari menjaga kesehatan dan sustainabilitasnya. Terima kasih, Pimpinan Banggar,” kata Menkeu.
Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,1%–5,5% pada 2025 atau tahun pertama pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ada dua versi kesepakatan anggaran 2025 antara pemerintah dan DPR. Dalam konteks itu, Kementerian Keuangan telah menyusunnya melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk postur anggaran 2025. Selain itu,ada juga postur anggaran yang sudah menjadi kesepakatan dengan DPR, atau disebut Kesepakatan Panja.
Berkaitan dengan kesepakatan itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyampaikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang disepakati tersebut akan menjadi kerangka kerja (frame work) bagi pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan.
“Tentunya kita berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian,” katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Kamis 04 Juli 2024.***
Firman Hidranto/indonesia.go.id
