LUBUKLINGGAU- Sumateradaily-Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang diusung Partai Golkar, dan juga meminang Partai PDIP, Partai Bulan Bintang dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nampaknya hanya ditoleh sebelah mata setelah mendapat surat dukungan dari Pengurus Pusat (B1KWK).
Drs. Abd Hafidz Noeh Ketua Tim Desk Pilkada DPC PKB Kota Lubuklinggau menjelaskan beberapa kejadian ini terlihat dari saat rapat untuk menentukan Rapat Deklarasi dan menyusun Tim Partai Pengusung Koalisi yang sudah disepakati beberapa item untuk melaksanakan kegiatan tersebut
Satu diantara beberapa keputusan ” bahwa saat Deklarasi diminta masing masing partai untuk membawa anggota partai mulai dari pengurus DPC, DPAC dan organisasi sayap yang berjumlah 200 orang.
Pelaksana kegiatan tersebut sudah direalusasi oleh partai Pengusung akan tetapi pada saat Deklarasi masalah ini menjadi beban dan tanggung jawab partai, karena mereka yang mengundang dan mengajak anggota partai, akan tetapi dari pihak kandidat Cawako dan Wawako Lubuklinggau tidak ada respon apa yang telah dilakukan pihak DPC PKB terhadap anggota partai tersebut.
Melaksana printah ini berdasarkan hasil rapat Tim Koalisi Partai Pengusung dan sudah disetujui oleh kandidat Calon Walikota-Wakil Walikota (H.Rodi Wijaya- Imam Senen) dan implikasinya biaya yang timbul menjadi beban pengurus DPC PKB Kota Lubuklinggau.
Juga dijelaskan printah untuk mengawal pasangan Calon Wako dan Wawako untuk mengambil Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau berangkat pengurus DPC bersama rombongan partai dengan konsekwensi sendiri internal partai.
H.Rodi Wijaya selaku Calon Walikota Lubuklinggau berpasangan dengan Imam Senen dengan Nomor Urut 1 (satu) dengan selogan Lubuklinggau Senyum tidak memberikan Jawaban namun pesan tersebut sudah dibaca.
H. Ody Rafles ketua Tim Koalisi Partai Pengusung melalu Hermanto selaku Sekretaris Tim Koalisi berdasarkan data yang diterima awak media sudah mengajukan anggaran untuk pergerakan partai politik pengusung, hanya saja uangnya sampai sekarang belum direalisasi.
Ia juga mengatakan bila sampai tanggal 30 September 2024 ini pihak kandidat tidak merealisasi dana operasional partai, maka bisa saja partai mau matikan mesin, jelasnya.
Tahapan pemilu Pilkada sudah masuk masa kampanye dan sudah dilakukan beberapa titik dan Paslon Cawako dan Cawawako Lubuklinggau lebih mengutamakan pemberdayaan relawan dari pada partai pengusung, relawan tidak bisa menjadi syarat untuk daptar calon Walikota.
Hafidz juga menjelaskan memang ada rumor di lingkungan keluarga Calon Walikota Lubuklinggau ” bahwa tidak terlalu perlu dengan pengurus PKB daerah dan pendukung PKB kami cuma perlu legalitas bukti dukungan saja”, wajar bila Cawako tidak begitu memperhatikan pengurus partai diakar rumput.
Juga pernah terucap dari keluarga bahwa Cawako tidak perlu dengan PKB hanya saja saya yang akan memberikan kepada calon.
Wajar saja jika calon Walikota Lubuklinggau tidak begitu perlu pengurus DPC PKB mau sosialisasi atau tidak, bagi kandidat tidak begitu urgen.(hr)
