Jakarta, Sumateradaily.com – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH. Bangun, memimpin rapat pengurus harian yang juga melibatkan Plt pengurus provinsi, untuk membahas sejumlah isu penting terkait dengan dinamika internal PWI. Salah satu topik utama yang dibahas adalah adanya kabar mengenai rencana rapat oleh kelompok PWI yang mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di kantor pusat PWI.
Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena kelompok yang terdiri dari 30 hingga 40 orang tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor.
“Kita akan menjaga kantor dan memastikan tidak ada anggota PWI yang masuk ke kantor tanpa izin,” tegas Hendry.
Selain itu, rapat juga menanggapi surat dari Dewan Pers yang pada intinya mengakui adanya dualisme di tubuh PWI dan meminta agar tidak ada pihak yang menempati gedung PWI mulai 1 Oktober 2024.
PWI Pusat merespons surat tersebut dengan mengirimkan surat balasan, menegaskan bahwa mereka masih membuka pintu rekonsiliasi di hadapan Menteri Hukum dan HAM serta Dewan Pers, dengan harapan kedua institusi tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah ini secara adil, tanpa berpihak kepada salah satu pihak.
“Kami akan tetap berada di gedung Dewan Pers, dan tidak bisa langsung pindah sesuai permintaan mereka,” ujar Hendry.
Ia juga menekankan bahwa gedung tersebut pada dasarnya dibangun untuk PWI, meskipun kini status kepemilikannya berada di bawah Kementerian Keuangan dengan pengelolaan oleh Kominfo yang kemudian diserahkan kepada Dewan Pers.
Hendry mengakhiri rapat dengan menegaskan komitmen PWI Pusat untuk terus menjaga integritas organisasi, sembari tetap membuka peluang dialog guna mencari solusi terbaik untuk seluruh pihak.***
