banner 728x250

Banjir di Humbahas Diduga Akibat Alih Lahan, Pemerintah-Swasta Diminta Tanggung Jawab

banner 120x600
banner 468x60

Humbang Hasundutan (Sumateradaily.com) – Banjir bandang dan longsor terjadi di Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan (Humbahas) diduga disebabkan oleh alih fungsi lahan di sekitar lokasi. Pemerintah dan perusahaan perkebunan swasta dinilai harus bertanggungjawab untuk melakukan penghijauan lahan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Indonesia Strategic Roni Marwan. Berdasarkan data mereka, banyak lahan di Sumut saat ini berstatus lahan kritis.

banner 325x300

“Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 181.860,65 km² termasuk di dalamnya wilayah perairan dan luas wilayah administrasinya berkisar 7.298.123 Ha dan luas wilayah di Provinsi Sumatera Utara dikelilingi Bukit Barisan yang mana tentu saja banyak luas wilayah dipenuhi dengan luas lahan hutan, namun hari ini kita bisa lihat banyaknya lahan kritis di Sumut,” kata Roni Marwan, Kamis (7/12/2023), sebagaimana dikutip dari laman media partner sumateradaily.com ( jaringan media SMSI Siberindo.co).

Terdapat 193 ribu hektare lahan kritis pada hutan produksi di Sumut. Sedangkan lahan kritis di hutan lindung seluas 205 hektare dan hutan konservasi 8 ribu hektare.

“Dari data yang kami himpun lahan kritis pada hutan produksi sumatera utara secara keseluruhan mencapai 193,842.83 hektare, hutan lindung memiliki lahan kritis sealuas 205,416.16 hektare, dan hutan konservasi kritis seluas 8,774.67 hektare,” ucapnya.

Kondisi lahan kritis itu dinilai menjadi penyebab longsor dan Banjir bandang yang belakangan ini terjadi di Sumut. Yang terbaru dan paling parah adalah di Humbahas.

Di Humbahas, lahan kritis hutan produksi mencapai 9 ribu hektare dan hutan konversi kritis mencapai 4 ribu hektare. Hal ini diduga menjadi penyebab Banjir bandang di Humbahas.

READ  OJK Pantau Pintech Investree

“Di Humbang Hasundutan luas lahan kritis di Kabupaten Humbahas pada hutan produksi mencapai 9,258.98 ha, hutan konversi yang kritis seluas 4,301.17 ha, kami menduga Banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulampe Kabupaten Humbang Hasundutan akibat dari pengalihfungsian lahan dan penebangan liar yang ada di Kabupaten Humbahas,” ungkapnya.

Roni mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi dan meminta agar pemerintah hingga perusahaan swasta harus bertanggungjawab terkait dengan kondisi lahan tersebut. Menanggapi itu, Gusmiyadi disebut akan meninjau lokasi pada Senin mendatang.

“Dengan kejadian musibah Banjir bandang dan longsor ini kami langsung menghubungi melalui telepon selular Pimpinan Komisi B DPRD Sumut Bapak Gusmiyadi SE agar ini serius di tindak lanjuti pemerintah dan perusahaan swasta yang memanfaatkann usaha di bidang perkebunan di Sumatera Utara ini mesti wajib bertanggungjawab akibat pengalihfungsian lahan dan penebangan liar dan alhmdulillah disambut baik oleh beliau, dan Pak Gusmiyadi akan serius dalam musibah ini tidak menunggu waktu lama, kami mendapatkan info dari beliau bahwa senin depan 11 Desember 2023 akan melakukan peninjauan di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengkaji akibat Banjir bandang yang telah terjadi,” bebernya.

Pemerintah dan perusahaan swasta diminta untuk memenuhi kewajiban mereka untuk penghijauan kembali lahan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

READ  PEMILU 2024: Inilah Hasil Rekapitulasi C1 Pileg, PKB Lubuklinggau Raih 4 Kursi

“Dicatatan kami dan hasil kajian kami ada 20 kabupaten/kota yang memiliki luas lahan kritis, sebelum provinsi ini semakin banyak bencana longsor dan Banjir dimana-mana, segerlah pemerintah dan perusahan swasta yang memiliki kewajiban untuk melakukan penghijauan kembali di hutan hutan kita, karena itu sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” pungkasnya.***

 

Sumber: jaringan media SMSI

banner 325x300