-------
SUMATERADAILY.COM, KARIMUN- Rencana Outsourching Pemkab Karimun dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menuai sikap Pro dan kontra dari masyarakat.
Mantan Anggota DPRD Karimun, Zuhdiono, menilai ada kejanggalan dan kurang perhatian Pemkab Karimun terhadap proses kerja oleh pihak ketiga.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Rudi ini, seolah-olah para pekerja dipaksa terus bekerja, padahal sebelumnya ada gaji tertunda sebelum pihak ketiga bekerja sama dengan pemerintah.
“Besaran gaji yang saat ini diterima para pekerja juga saya nilai kurang layak,”tambahnya.
Bahkan saat melihat kantor kecil disudut mega mobilindo tepatnya di daerah TMK sungai raya itu seolah – olah pihak PT AGB kurang serius .
Tak hanya itu, beberapa angkutan penyiraman tanaman pun sampai saat ini belum terlihat beraktifitas seperti biasa.
“ntah karena rusak nya kendaraan dinas tersebut atau memang sengaja tidak dioperasikan lagi,”jelas Rudi.
Seharusnya pihak Pemkab Karimun terutama bupati dan wakil bupati bisa lebih fokus ke regulasi outsourching tersebut.
“Memang banyak adegan dan rencana pengelolaan sampah dikabupaten karimun ini masih menjadi beberapa misteri. Mulai dari terkait terpilihnya PT AGB tersebut. Sampai saat ini ada banyak pekerja yang telah keluar dari perusahaan dikarenakan gaji yang diterima jauh lebih rendah dari saat yg diterima langsung dari DLH,” tuturnya.
Dia berharap hal ini menjadi perhatian tambahan untuk pemkab karimun, agar kedepannya pihak perusahaan tersebut lebih bisa mensejahterakan masyarakat karimun terutama yang bekerja dibawah naungannya, pungkas Rudi***
zainal
