-------
SUMATERADAILY.COM-LUBUKLINGGAU – Aksi demo dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam Forum Honorer R3 paruh waktu kota Lubuklinggau di halaman gedung DPRD Lubuklinggau pada Senin, 20 Januari 2025.
Sejumlah tuntutan disampaikan para pendemo. Dimana mereka juga membawa sejumlah spanduk yang diantaranya bertuliskan “Kami Ndak Pakai Baju Korpri, R3 Penuh Paruh Waktu Harga Mati”.
Ketua Forum Honorer R3 kota Lubuklinggau, Dono Pratondo mengatakan ada 7 tuntutan yang diinginkan pihaknya. Tuntutan tersebut yang pertama meminta segera sahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) Manajemen ASN turunan dari RUU ASN Nomor 23 tahun 2023.
Kemudian sambungnya, meminta dalam RPP Manajemen ASN itu mengakomodir non-ASN database BKN
Tuntutan kedua, pihaknya meminta segera terbitkan Keppres untuk pengangkatan non-ASN database BKN ke PPPK full-time. Lalu yang ketiga menolak rekrutmen CPNS sebelum non-ASN database BKN (R2 dan R3) tuntas PPPK full-time.
Selanjutnya yakni yang ke empat yaitu segera revisi Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat. Dan daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30 persen belanja pegawai.
Sementara yang ke lima adalah prioritaskan atau tuntaskan tahap 1 non-ASN yang sudah mengikuti seleksi CAT. Ke enam menuntut non-ASN database BKN (R2 dan R3) menolak diangkat paruh waktu dan meminta full-time . Dan yang terakhir ketujuh yakni pengangkatan non-ASN database BKN (R2 dan R3) berdasarkan masa kerja.
“Kami datang kesini ingin menanyakan bagaimana nasib kami, bagaimana selanjutnya kehidupan-kehidupan kami, kesejahteraan untuk kami,” kata Dono.
Ia menjelaskan, sebagaimana diketahui pada tanggal 1 Oktober 2024 keluar peraturan Wali Kota Lubuklinggau tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2024 nomor 890 2960/ BKPSDM/2024.
Selanjutnya, sambung Dono, merujuk dari situ turunan keputusan Menteri Negara Pemberdayaan, Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 329 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024.
Selanjutnya di bulan Oktober 2022 database honorer di Lubuklinggau masuk dengan membuka 264 formasi. Dengan total seluruh honorer di Lubuklinggau 2.000 orang.
“Jadi banyak kami yang tersisihkan dan kami kekurangan kuota. Rata-rata teman ini ada yang dari 5 tahun sampai 10 tahun, mereka mengabdi kepada kota Lubuklinggau membantu jalannya pemerintahan kota Lubuklinggau,” ungkapnya.
“Formasi 264 itu tidak cukup dengan yang ada,” bebernya.
Menurut Doni, untuk tenaga teknis ada 135 orang yang dibuka, sedangkan pendaftar 684 orang. Lalu untuk tenaga guru, pendaftar ada 363 orang dengan formasi kuotanya 75 orang. Kemudian tenaga kesehatan, pendaftar 38 orang dan formasi 54 orang.
“Sedangkan kami 684 pendaftar yang ditahan 1 dan kuota 135. Jadi 625 itu harus mendapat R3. Jadi kami di tanggal 6 dan 7 Desember kemarin kami berjuang, kami mengikuti tes kompetensi yang berada di luar dari kota Lubuklinggau dengan status gaji kami dimulai dari 500 ribu sampai yang tertinggi 1.500.000,” timpalnya.
“Kami ikhlas ingin ikut tes kompetensi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dari tanggal 24 sampai akhirnya tanggal 31 baru dikeluarkan tanggal 31, itu hari suka duka bagi kami tenaga honorer yang ada di Lubuklinggau. Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang 264 dapat kuota farmasi, kami terima untuk menjadi R3 penuh waktu. Namun kami berusaha di tanggal 31 Desember itu saat orang hingar bingar tahun baru, malah Kesedihan yang kami dapat. Kami mendapat predikat R3 dan yang lulus mendapat R3 Lulus,” terangnya.
Terpisah, menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lubuklinggau, Abdul Nasir menemui massa dan menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi tuntutan tersebut. Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para demonstran kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Lubuklinggau.
“Kami memahami keluhan dan tuntutan rekan-rekan. Kami akan segera berkoordinasi dengan BKSDM untuk membahas solusi yang bisa diberikan,” pungkasnya.(Fiz)
