Bangkok, Sumateradaily.com – Upaya kemajuan dan perkembangan Ibu Kota Nusantara atau dikenal dengan sebutan IKN terus dilakukan pemerintah melalui Otorita IKN.
Salah satunya melakukan soft launching Evaluasi Sukarela Sustainable Development Goals (SDGs) di Tingkat Lokal atau Voluntary Local Review (VLR) Nusantara.
Soft Launching tersebut dilakukan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono disela kegiatan Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) Ke-11.
APFSD merupakan forum yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) pada 20-23 Februari 2024 di Bangkok, Thailand.
Forum tahunan APFSD melakukan tindak lanjut dan peninjauan (review) kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
“Insya’Allah kita lakukan soft launch VLR Nusantara, ini adalah the first in the world untuk the new capital city yang melakukan reviu awal keselarasan perencanaan pembangunan dengan SDGs.”
“VLR IKN menguraikan bagaimana perencanaan dan strategi pembangunan di IKN baik infrastruktur maupun non infrastruktur, telah selaras dengan agenda 2030.”
“Selain itu SDGs juga dimanfaatkan sebagai kerangka untuk mendiskusikan inovasi dan tantangan berkelanjutan dari ibu kota Nusantara.”
“Berbeda dengan VLR dari berbagai daerah lainnya di dunia, VLR IKN juga melakukan analisis ex-ante dampak keberadaan IKN terhadap capaian SDGs wilayah dimana IKN berada yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur sampai tahun 2030.”
“Ditambahkan oleh Bambang bahwa OIKN baru pertama menyusun VLR, namun harapannya, menjadi VLR yang memberikan impact bagi akselerasi SDGs di IKN dan nasional” ucap Kepala Otorita IKN, Rabu 21 Februari 2024, sebagaimana rilis resmi humas IKN diterima redaksi Kamis 22 Februari 2024.
Dokumen VLR SDGs Nusantara ini disusun dengan melibatkan para pihak baik pemerintah dan nonpemerintah serta mendapat dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana SDGs Indonesia dan mitra pembangunan cq. UNESCAP, UNRCO di Indonesia, UNDP, dan ADB.
Dalam intervensi negara yang disampaikan Bambang selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia pada APFSD ke-11 ini, Bambang menyampaikan pentingnya melokalisasi program SDGs sampai ke tingkat desa.
“Dengan melokalisasi SDGs, kami tidak hanya menyinkronkan agenda global dan nasional, namun kami juga memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pendekatan bottom-up,” katanya.
Selain itu, Kepala Otorita juga menekankan pentingnya kemitraan multipihak dalam pencapaian SDGs.
“SDGs hanya dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif, termasuk pemerintah dan semua aktor non-negara, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.”
“Kami belajar bahwa mendorong kerja sama multipihak tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus disusun secara strategis,” ungkapnya.
Inisasi VLR SDGs Nusantara Ini banyak diapresasi dunia, karena berbeda dari kebanyakan kota yang memiliki VLR ketika kota sudah terbangun.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Armida Salsiah Alisjahbana selaku Under-Secretary General untuk PBB dan ESCAP Executive Secretary, “kami senang bisa bekerja sama dengan OIKN untuk penyusunan VLR ini.”
“Khusus VLR Nusantara berbeda karena biasanya VLR kota-kota pada umumnya semacam evaluation of assessment yang sifatnya ex-post, untuk Nusantara berbeda karena kotanya belum ada, baru dibangun.” ungkapnya.***
Hms IKN/ruk/
Edited : Anraputra
