-------
SUMATERADAILY.COM, JAMBI- Dalam upaya mempercepat inklusi keuangan dan mendukung implementasi Asta Cita serta visi Indonesia Emas 2045, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di ajang Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa.
Peluncuran IKAD dilakukan oleh Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Deputi Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Direktur BUMD Kemendagri Yudia Ramli, serta Asisten Deputi Kemenko Perekonomian Erdiriyo.
Kehadiran tokoh-tokoh penting ini mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas kementerian dalam memperkuat sistem keuangan inklusif yang menjangkau seluruh pelosok negeri.
“IKAD disusun untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Indeks ini akan menjadi alat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyentuh yang tak terlihat—mereka yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan formal,” jelas Friderica.
Menurutnya, IKAD merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong dan kolaborasi untuk menjawab tantangan inklusi keuangan yang kompleks akibat kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Indonesia yang sangat beragam.
IKAD juga menjadi jembatan antara data dan kebijakan, serta alat ukur yang dapat digunakan dalam perencanaan di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
IKAD akan membantu mengarahkan program-program percepatan akses keuangan yang dijalankan oleh 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia.
Tim-tim ini berperan penting dalam mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama melalui edukasi, literasi, serta penguatan infrastruktur dan produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Dengan target inklusi keuangan nasional mencapai 91 persen pada 2025 dan 98 persen di 2045 sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan RPJPN, IKAD diharapkan menjadi katalis yang mampu mempercepat pencapaian sasaran tersebut secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Melalui IKAD, kita dorong setiap langkah di daerah agar selaras dengan strategi nasional. Ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang membawa keadilan ekonomi dan kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia,” tambah Friderica.
Peluncuran IKAD menjadi penanda penting bahwa inklusi keuangan kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.***
HMS/OJK jambi
