banner 728x250

Sikap Tegas Gubernur Jambi H Al Haris Tegakkan Ingub Pelarangan Angkutan Batu Bara Menuai Apresiasi Rektor UIN STS Jambi

Sikap Tegas Gubernur Jambi H Al Haris Tegakkan Ingub Pelarangan Angkutan Batu Bara Menuai Apresiasi Rektor UIN STS Jambi
banner 120x600
banner 468x60

Jambi, Sumateradaily.com – Sikap tegas Gubernur Jambi H Al Haris tetap menegakkan Instruksi Gubernur (Ingub) pelarangan batu bara menggunakan jalan umum mendapat apresiasi masyarakat dan Rektor UIN STS Jambi.

Meskipun penegakkan tersebut mendapat penolakan dari para sopir angkutan batu bara dengan melakukan aksi demo berakhir ricuh pada Senin siang 22 Januari 2024 yang berujung pada pengrusakan kantor Gubernur Jambi.

banner 325x300

Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi (UIN STS Jambi), Asad Isma, mengapresiasi sikap tegas Gubernur Jambi Al Haris yang menyetop operasional truk muatan batubara di jalan umum dalam Provinsi Jambi.

Alasan Asad Isma, daya saing daerah di Provinsi Jambi sekarang menurun akibat jalur transportasi didominasi angkutan batubara.

Angkutan barang-barang untuk komoditas lainnya menjadi terhambat, mereka susah lewat di jalan nasional ke Kota Jambi. Sehingga biaya produksi barang-barang komoditas lainnya tersebut menjadi terpengaruh.

“Belum lagi akses transportasi masyarakat secara umum sangat terganggu, terjadi kemacetan di mana-mana. Sampai-sampai ambulance pun susah lewat. Belum lagi kasus kecelakaan cukup tinggi,” terang Rektor UIN STS Jambi Asad Isma, kepada media, Selasa (23/1/2024).

Selain itu, Bang Asad -sapaan akrab Asad Isma, menyesalkan adanya tindakan anarkis saat demo para sopir batubara Senin 22 Januari 2024 lalu.

“Pemerintah sudah selayaknya harus selalu membuka diri terhadap berbagai aspirasi dan kritik karena ini merupakan wujud dari hak dalam hal kebebasan masyarakat untuk berekpresi.”

READ  SKK Migas - Petrochina International Jabung LTD Lakukan Tajak Sumur Eksplorasi NEB BASEMENT-3

“Namun, dalam hal ini hendaknya dijalankan secara elegan dan beradab, tidak perlu dilakukan secara anarkis,” jelas mantan sosok yang pernah jadi Calon Bupati (Cabup) Sarolangun di tahun 2016 ini.

Sementara terkait nasib para sopir truk batubara, Bang Asad meminta kepada pemerintah segera merealisasikan kebijakan khusus untuk mencari solusi terhadap sopir dan keluarganya, yang terdampak secara ekonomi karena mereka saat ini tidak bisa lagi bekerja.

“Sementara kebutuhan cicilan kredit mobil menghantui mereka setiap bulan, kebutuhan rumah tangganya terdampak, dan juga persiapan mereka menghadapi momen lebaran Idul Fitri sebentar lagi. Kita tidak memungkiri dulunya saat operasional pengangkutan truk batubara ini beroperasi, banyak yang tidak menganggur akhirnya bekerja menjadi sopir. Usaha rumah makan, perbengkelan, dan parkir kendaraan tumbuh dimana-mana. Tapi sayangnya, memang kegiatan itu juga terdampak terhadap aktivitas lain dan terasa mengganggu aktivitas lainnya itu,” bebernya.

Ia meminta komitmen dan tanggung jawab dari pemilik dan pemodal tambang terhadap sopir-sopir batubara, dan juga komitmen mereka dalam mengejar target penyelesaian jalur khusus batubara.

“Pengusaha tambang batubara jangan lepas tangan. Harus aktif berperan serta menyelesaikan masalah ini. Selesaikan jalur khusus batubara dan carikan solusi yang bijak terhadap sopir-sopir yang sekarang ini belum bisa bekerja. Jangan semuanya dibebankan kepada pemerintah daerah, dan pengusaha seolah-olah lepas tangan,” jelas Bang Asad, lagi.

READ  Rumuskan Kebijakan Perlindungan Anak, Komisi IV Konsultasi ke KPAI

Karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mendesak pengusaha tambang dan membuat komitmen bersama yang bisa berkonsekuensi hukum, terkait target penyelesaian jalur khusus batubara. Supaya target yang hendak dicapai itu bisa selesai dalam waktu dekat.

“Jangan sampai hanya karena mau Pemilu ini saja disetop, setelah itu dibolehkan lagi, sementara jalan khusus yang kita harapkan segera selesai justru tidak terealisasi. Tapi tentunya jalur khusus itu itu selayaknya juga dibuat jangan sampai terlalu dekat dengan pemukiman warga, karena itu bisa menimbulkan konflik baru,” tutupnya.***

 

sumber: mediapartner jambiseru.com

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *