Jayapura, Sumateradaily.com- Hingga bulan ini April 2024, Pemerintah Provinsi Papua belum mengalokasikan anggaran untuk Kontingen Papua dalam keikutsertaannya pada Pekan Olahra Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) yang dijadwalkan berlangsung 08-20 September 2024 mendatang.
Alhasil nasib 402 atlet dari 54 cabor yang telah lolos ke PON XXI juga tidak jelas. Hingga kini, para ratusan atlet tersebut belum menjalani pemusatan latihan atau training center.
Merespon kondisi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Thomas Sandegau mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk segera mengalokasikan anggaran kontingen guna keikutsertaan pada PON) XXI Aceh-Sumut.
“Pemprov Papua hendaknya menyiapkan anggaran untuk Kontingen Papua ikut PON Aceh-Sumut. Anggaran harus segera direalisasikan supaya atlet-atltet Papua bisa menjalani pemusatan latihan supaya mereka menyiapkan diri menghadapi agenda nasional tersebut”tegas Sondegau, dalam press realeasnya, Minggu 7 April 2024 di Jayapura.
Ia mengingatkan Pemprov Papua bahwa PON merupakan agenda nasional dan hajatan negara sama dengan Pemilu, Pilkada dan lainnya yang harusnya mendapat perhatian dari penjabat Gubernur Papua dan jajarannya.
“Negara meminta kepada masing-masing provinsi untuk wajib mengikuti kegiatan PON dan Pemprov Papua wajib menyiapkan anggaran sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Jadi Ingat ya, bahwa PON itu bukan mau KONI tetap agenda negara sebagai momentum menyatukan seluruh anak bangsa,” jelas Thomas.
Ia menambahkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para Gubernur se- Indonesia mengalokasikan anggaran untuk kontingen tiap provinsi guna mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut).
Instruksi Presiden tersebut telah ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran pada tanggal 12 Desember 2023 tentang dukungan anggaran biaya atlet dan official peserta daerah untuk penyelengaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh – Sumatera Utara tahun 2024.
Surat edaran Mendagri nomor 900.1.1/6712/SJ itu merupakan tindak lanjut hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik lndonesia Bapak Jokowi, mengenai persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh- Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 9 Oktober 2023 di lstana Merdeka Jakarta.
Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan 3 arahan, pertama, bahwa untuk penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 khususnya biaya akomodasi (konsumsi, penginapan, dan transportasi) atlet dan official peserta daerah dibebankan pada tuan rumah penyelenggara PON XXI sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah Daerah peserta PON XXI sebesar 50% (lima puluh persen).
Kedua, berkenaan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran akomodasi sebagaimana angka 1 di atas, Gubemur untuk menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional lndonesia (KONI) Provinsi masing-masing.
Kemudian butir ketiga, sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah peserta PON XXI untuk menyediakan dan memastikan dukungan alokasi anggaran akomodasi dalam APBD TA 2024.
Dalam hal ini Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, namun Pemerintah Provinsi belum menyediakan alokasi anggaran terkait biaya akomodasi atlet dan official peserta daerah yang akan mengikuti penyelenggaraan PON XXI dimaksud, maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
Kemudian untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir Vl.D.1.h. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Meskipun ada instruksi presiden tersebut, kata Thomas, sampai kini Pempro Papua belum mengalokasikan anggaran untuk Kontingen Papua.
“Kondisi ini membuat, kami prihatin. Padahal sebelumnya Papua jadi tuan rumah PON. Mengapa sekarang tidak anggaran untuk ikut PON di Aceh-Sumut,”ujar Anggota DPR Papua itu mempertanyakan perhatian Penjabat Gubernur Papua dan jajarannya yang dinilai lamban merespon berbagai masalah yang kini dihadapi masyarakat Papua termasuk kesiapan atlet Papua menuju PON.
Dia mengakui bahwa dalam APBD induk Papua 2024, Pemprov Papua tidak mengalokasikan anggaran untuk hibah bagi KONI guna membiayai para atlet mengikuti PON Aceh-Sumut.
Terpisah, Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya menyampaikan dari 402 atlet yang lolos, KONI telah melakukan verifikasi dan saat ini ada 374 atlet yang terdaftar untuk disiapkan mengikuti pemusatan latihan dan akan diberangkatkan ke PON Aceh-Sumut.
“Schedule atau perencanaan pada Maret dan April ini sesuai periodesasi sebenarnya atlet-atlet kita itu sudah harus masuk dalam penampungan dan pemusatan latihan sebagai persiapan menuju PON XXI,” kata Kenius.
Namun demikian, kata Kenius, KONI belum menggelar pemusatan latihan karena ketiadaan anggaran. Namun demikian KONI sedang berupaya mencari jalan keluar ke mitra untuk mendapat dukungan tetapi belum membuahkan hasil atau titik terang.
Kenius menyatakan KONI Papua masih berharap penuh kepada pemerintah untuk bisa memberikan respons perihal perhatian dan dukungan kepada atlet-atlet Papua yang hanya punya sisa waktu tiga bulan untuk mematangkan persiapan menuju PON XXI.
Persiapan atlet Papua menuju PON XXI semakin sempit. Ia pun berharap dalam waktu dekat ada jawaban ataupun solusi dari pemerintah perihal nasib kontingen Papua.
“Dari sisi waktu kita sebenarnya sudah kalah waktu dengan periodesasi yang sudah kita susun untuk mempersiapkan atlet. Kami berharap ada solusi dari pemerintah daerah, Pj Gubernur, DPR dan semua stakeholder untuk memberikan dukungan agar bagaimana atlet kita bisa mengikuti PON,” katanya.
KONI Papua membutuhkan minimal Rp 200 miliar untuk mengikutkan kontingen Papua ke PON XXI di Aceh – Sumut. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan sesuai kebutuhan mulai dari program TC hingga keberangkatan atlet.
“Ada beberapa versi, yang kita hitung tanpa bonus untuk 374 atlet dengan ofisial itu jumlahnya kurang lebih sekitar Rp200 miliar, itu mulai dari pelaksanaan TC Sampai dengan keberangkatan ke PON,” kata Kenius.
Namun, KONI tak mau mendesak. Mereka akan menyesuaikan jumlah atlet dan kebutuhan sesuai dengan anggaran yang nantinya diberikan oleh pemerintah daerah.
Bahkan opsinya, mereka akan mempertimbangkan untuk menyeleksi kembali berapa atlet yang akan diberangkatkan sesuai dengan potensi medali.
“Jumlah atlet kita yang sudah lolos itu kurang lebih 402 atlet dari 54 cabor, cuma setelah diseleksi lagi jadi 374 atlet. Kemudian ada kemungkinan bisa berkurang lagi dari jumlah 402 itu menjadi kurang lebih 271 atlet yang akan kita siapkan untuk PON XXI. Itu pun kembali tergantung dari anggaran, kalau misalnya ada yah kita akan berangkat,” ujarnya.***
rus/
