SUMATERADAILY COM- MURATARA – Siswa-siswi sekolah SMA Negeri surulangun rawas kabupaten Musi Rawas Utara adakan aksi Demontrasi (Unjuk rasa) meminta Kepla sekolah diganti dengan yang baru Senin 19 Mei 2025.
Terpantau dilapangan Kegiatan Demontrasi yang dilakukan oleh ratusan siswa-siswi sambil memegang Beleho yang bertuliskan “JANGAN SEKOLAH SEBELUM KEPALA SEKOLAH DIGANTI.
Demokrasi yang dilakukan oleh siswa/i sekolah SMA Negeri surulangun Rawas diduga akibat banyak dugaan Pungutan pembohong (Pungli) oleh pihak sekolah ,mulai dari pemotongan dana PIP buku LKS dll, sehingga sangat membereskan Siswa/i dan wali murid.
Sebelum adanya Demo Siswa sekolah SMA Negeri surulangun, Salah satu perwakilan wali murid warga Desa Remban (DD) menceritakan dihadapan media awak, di sekolah SMA Negeri surulangun Rawas.banyak sekalian Pungutan pembohong sehingga merasakan Siswa dan walimurid.
Disekolah negeri surulangun Rawas sangat banyak Pungutan pembohong, Mulai dari PIP , duit ijazah, duit komite, duit pagar, duit parkir, duit lks.
Dengan dalih duit masuk ke koperasi, padahal anggota koperasi cm 20 orang, tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan hanya dio dan kepsek yang tau.
Aku sedih nian kalau itu. jingok anak-anak cak takut nian itu pak. Jiwa kritis mereka di bunuh, dengan ancaman -ancaman, padahal mereka tau yang terjadi di sekolah dak semuanya benar.
Maungomong saja seperti takut, karena selalu di doktrin dengan kata-kata tidak lulus dan tidak naik.Lebih lanjutnya, ” DD juga menceritakan keluhan guru-guru kehormatan di SMA negeri surulangun karena banyak yang resa karna gaji mereka belum dibayar,
Hari ini guru-guru honorer bersama komite nak nemui kepsek minta hak gaji mereka,, karena sesuai kesepakatan duit komite itu untuk membayar gaji honorer tapi malah dipake bayar gaji tunjangan PNS. Jadinya honor cuma gajian 1 bln dr 5 bulan yang belum di bayar.,
Kepla sekolah pun tidak aktif masuk “Ucapan dd meniru kata kata guru honor itu.Sehingga berita ini ditayangkan salah satu lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di kabupaten Muratara, sudah memberikan surat klarifikasi namun hinga saat ini Kepala sekolah belum dapat memberikan keterangan (*)